Sabtu, 03 Oktober 2026

Dilema Kebebasan di Negara Berkembang Pasca Reformasi, Perlukah Kembali ke Sistem Otoriter?

Kadang saya berpikir sedikit aneh ketika melihat fenomena yang mungkin bisa dibilang sebuah “anomi” di negara berkembang seperti Indonesia hari ini. Di tengah pesatnya teknologi informasi, medsos dan sebagainya, informasi yang menyesatkan manusia sudah tak terhingga. Berita dengan narasi-narasi “provokatif” sudah menjadi konsumsi publik sehari-hari dan tidak jarang menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat. Betapa banyak masyarakat awam yang menjadi korban informasi yang tidak benar, dan hal itu seakan terus berulang?!

Hingga terkadang saya berpikir, apakah untuk membendung liarnya informasi yang menyesatkan masyarakat, kita harus kembali pada keberlakuan sistem otoriter yang mungkin pernah diterapkan pada masa Orde Baru, di mana TNI yang menjadi domain kekuasaan, dan informasi publik sedemikian dibatasi oleh negara demi ketertiban dan ketenteraman masyarakat?! Pikiran ini pernah ‘iseng’ saya ajukan di story Instagram, dan mendapat satu respon Netizen yang menanggapi seperti berikut ini:

“Sebagai seorang pelajar yang tumbuh di era keterbukaan informasi, saya ingin bertanya: Jika strategi kontrol media ala Orde Baru diterapkan kembali demi stabilitas, bagaimana kita bisa menjamin hak warga negara untuk mendapatkan informasi yang objektif dan transparan, yang sangat dibutuhkan untuk mengawasi jalannya pemerintahan agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan?” Lalu, setelah itu saya jawab, “bukankah di era keterbukaan informasi publik yang terlalu bebas ini justru sangat banyak informasi yang tidak objektif, hoax dan sebagainya?”

Nah begitu...

Ada yang ingin menambahkan? Silakan komen-komen gaes!!!


Kamis, 24 September 2026

Apakah Profesor itu Gelar Akademik?

Sebelum saya uraikan, lebih baik saya jawab intinya terlebih dahulu bahwa “profesor itu bukan gelar akademik!” Yuk, kita simak pembahasannya.

Ada sebuah kata mutiara dalam diskursus "propaganda", yaitu "kebohongan yang terus-menerus dilakukan atau diulang-ulang, suatu hari akan menjadi kebenaran". Yup, benar sekali, jika sebuah kebohongan atau hal lain yang sejenis terus dipropagandakan tanpa diiringi dengan validasi kebenaran, maka klaim tersebut dianggap sebagai kebenaran. Lebih tepatnya adalah seolah-olah benar, tetapi orang menganggapnya benar, walaupun sejatinya salah.

Mungkin fenomena tersebut sering terjadi, bahkan lumrah dalam dunia politik yang memang penuh dengan drama dan dilema berkepanjangan. Ternyata hal serupa terjadi juga pada berbagai realitas kehidupan, tak terkecuali di kehidupan masyarakat akademis, lebih tepatnya di perguruan tinggi.

Contoh kecil saja, yaitu mengenai status "profesor" yang disandang oleh dosen yang bergelar doktor. Mungkin saya to the point saja, sebagian orang ada yang beranggapan bahwa profesor itu adalah gelar yang melekat. Tentu gelar yang dimaksud, seakan dipersepsikan sebagai gelar akademik yang memang keberlakuannya seumur hidup.

Padahal sudah jelas sekali profesor itu bukanlah gelar akademik yang melekat pada diri seseorang dengan keberlakuan seumur hidup. Profesor itu adalah jabatan akademik yang melekat pada diri seorang dosen bergelar doktor, tetapi bersifat temporal atau sementara. Lebih tepatnya bersifat periodik.

Itu bukan kata saya, tetapi menurut aturan yang berlaku. Aturan ini adalah Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang secara jelas dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 menyebutkan bahwa guru besar atau profesor yang selanjutnya disebut profesor adalah jabatan fungsional tertinggi bagi dosen yang masih mengajar di lingkungan satuan pendidikan tinggi. Dan dipertegas lagi di Pasal 49 ayat (1) yang menyatakan bahwa profesor merupakan jabatan akademik tertinggi pada satuan pendidikan tinggi yang mempunyai kewenangan membimbing calon doktor.

Jelas? Tentu saja sangat jelas, Pasal 1 angka 3 di atas menjelaskan bahwa profesor itu adalah sebuah jabatan akademik tertinggi bagi dosen yang masih mengajar di lingkungan satuan pendidikan tinggi. Namun ironisnya masih ada saja, kalangan masyarakat kita yang menyebut bahwa profesor itu adalah sebuah gelar, padahal nyatanya bukan, tetapi sebuah jabatan.

Sehingga, implikasinya adalah jika jabatan tersebut telah habis, otomatis branded profesor-nya pun habis. Ini sudah ditegaskan dengan setegas-tegasnya dalam Pasal 23 ayat (2) UU Sisdiknas yang berbunyi, “sebutan guru besar besar atau profesor hanya dipergunakan selama yang bersangkutan masih aktif bekerja sebagai pendidik di perguruan tinggi”. Namun, apalah daya, nasi sudah menjadi bubur, daun kering tidak bisa hijau kembali, sebagian masyarakat kita masih ada yang memanggil "Prof.." kepada seseorang yang sudah purnabakti, mengundurkan diri dari jabatannya sebagai guru besar atau profesor, bahkan sudah berubah profesi yang awalnya profesor di kampus, kini menjadi pejabat politik yang tentu tidak boleh rangkap jabatan dengan jabatan profesor.

Saya pikir ini terjadi karena sudah terlanjur membudaya, dan kurangnya sikap kritis dari kalangan akademisi itu sendiri dalam membangun budaya akademik secara benar. Fenomena ini sangat relevan jika dikaitkan dengan pepatah propaganda seperti di awal tadi saya katakan, “sebuah kebohongan atau kesalahan yang terus diulang-ulang, suatu saat akan dianggap kebenaran”. Jika dari awal masyarakat akademik sudah melekatkan status profesor sebagai gelar akademik, seakan berlaku seumur hidup, dan sudah membudaya dalam waktu yang lama (dalam hal ini adalah sebuah kesalahan), maka orang-orang di sekitar mereka, atau pun yang akan datang sangat mungkin mengikutinya dan menganggapnya benar.

Demikian, semoga bermanfaat!

Rabu, 23 September 2026

Kurikulum Berbasis Cinta (KBC): Apa itu?

Bagi kalangan guru, tenaga kependidikan dan semua sivitas akademika pada lingkungan Kementerian Agama, tentu tidak asing lagi dengan Kurikulum Berbasis Cinta (KBC). Lantas apa dan bagaimana sebenarnya kurikulum ini? Secara formil, kita bisa merujuk tinjauan secara konseptual terhadap KBC ini melalui Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6077 Tahun 2025 Tentang Panduan Kurikulum Berbasis Cinta.

Namun untuk lebih mudah memahami konsep dasarnya, kita bisa mengacu pada paparan Direktur KSKK terkait dengan skema kerja KBC ini. Direktur KSKK (Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan) Madrasah di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI saat ini dijabat oleh Prof. Dr. Hj. Nyayu Khodijah, S.Ag., M.Si.

Dilansir dari channel YouTube Direktorat KSKK Madrasah, Direktur KSKK, mengatakan bahwa KBC ini bukan sekadar kurikulum, melainkan sebuah gebrakan perubahan pendidikan. Sebuah pendekatan yang menempatkan hati dan nilai kasih sebagai inti dari pelajaran.

Ada 3 indikator utama yang menjadi penanda keberhasilan implementasi KBC. Pertama, madrasah ramah lingkungan. Lingkungan belajar yang lestari, bersih dan rapi adalah cermin keimanan. Madrasah harus menjadi ruang yang menghargai ciptaan Allah SWT. Kita dorong praktik ramah lingkungan dari kebijakan hingga tindakan sehari-hari. Mengelola sampah, menanam pohon, dan membangun budaya hemat energi. Anak-anak diajarkan bahwa mencintai lingkungan bukan sekadar tugas, tetapi bagian dari ibadah dan rasa syukur.

Kedua, madrasah ramah anak. Madrasah harus menjadi rumah kedua yang aman dan penuh kasih. Tidak boleh ada tempat bagi kekerasan, perundungan, atau diskriminasi. Kita bangun ruang belajar yang inklusif dan toleran. Tempat setiap anak merasa diterima, dihargai dan punya hak yang sama untuk tumbuh. Kita ajarkan empati, saling menghormati, dan menjalin relasi sehat dalam keberagaman.

Ketiga, peserta didik sejahtera secara mental dan spiritual. Anak-anak madrasah tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga sehat jiwanya, kuat emosinya dan matang spiritualnya. Melalui pendekatan social emotional learning, kita saling bantu mereka mengelola emosi, membangun ketangguhan, dan menjadi pribadi yang siap menghadapi tantangan zaman. Madrasah juga menyediakan layanan konseling dan ruang aman untuk peserta didik. Karena kita meyakini bahwa pendidikan yang menyentuh hati akan melahirkan generasi yang peduli dan berdaya. Ketika ketiga indikator ini berjalan, maka madrasah akan benar-benar menjadi tempat yang menyemai cinta, membangun peradaban dan menumbuhkan generasi tangguh menuju Indonesia Emas 2045.

Mari kita wujudkan madrasah yang ramah lingkungan, ramah anak dan mensejahterakan jiwa. Karena cinta bukan hanya diajarkan, tetapi dihadirkan melalui sikap, ruang dan keteladanan.

Urgensi Observasi Pra Penelitian

Seperti yang diketahui, sebelum melakukan penelitian dan melaporkannya dalam bentuk karya tulis ilmiah, kita harus mengetahui terlebih dahul...