Saya tidak berada dalam
posisi untuk menjawab pertanyaan sebagaimana tertulis dalam judul ini. Tetapi
hanya ingin sedikit berbagi informasi dari bacaan terhadap sebuah buku. Salah
satu buku yang sedang saya baca hari ini adalah pedoman penanggulangan konflik
yang diterbitkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat.
Cukup menarik, apalagi jika dilihat dari komposisinya, buku ini menyoal sebuah
realitas kehidupan dengan segala rentetan peristiwa konflik yang sering terjadi
di Indonesia.
Satu kali, hingga saya
masuk pada pembicaraan terkait teori-teori konflik di buku tersebut, ada salah
satu teori yang mengatakan bahwa salah satu sebab terjadinya konflik itu karena
kepentingan oposisi. Yup, ini teori atau pandangannya Dahrendorf. Ada salah
satu poin yang saya garisbawahi dari pandangannya yaitu, bahwa setiap
organisasi sosial akan menunjukkan sebuah realitas konflik yang dimunculkan
oleh kepentingan kalangan oposisi yang tak bisa terhindarkan. Kepentingan
oposisi tersebut adalah sebuah refleksi dari perbedaan atas distribusi
kekuasaan di antara kelompok dominan dan kelompok lapisan bawah.
Ada salah satu poin
yang saya garisbawahi dari pandangan Dahrendorf tersebut yaitu, bahwa setiap
organisasi sosial akan menunjukkan sebuah realitas konflik yang dimunculkan
oleh kepentingan kalangan oposisi yang tak bisa terhindarkan. Kepentingan
oposisi tersebut adalah sebuah refleksi dari perbedaan atas distribusi
kekuasaan di antara kelompok dominan dan kelompok lapisan bawah. Lebih lanjut,
kepentingan oposisi akan selalu menimbulkan polarisasi ke dalam dua kelompok
yang berkonflik.
Berdasarkan uraian keilmuan tersebut, kita bisa merefleksikan kenyataan di negara kita ini, bahwa oposisi nyatanya terkadang tidak benar-benar menjalankan fungsinya secara baik dan benar. Hal ini dapat dilihat merujuk 2 hal yang sederhana, pertama, oposisi di Indonesia tidak memiliki status legal-formal karena tidak sesuai dengan konsep tata negara Indonesia yang menganut sistem presidensialisme. Kedua, apa yang dilakukan oleh kalangan oposisi sering kali menimbulkan polarisasi, kontroversi, hingga kesan provokasi antar bangsa. Kedua komponen tersebut sangat penting untuk direnungkan untuk melihat sejauh mana urgensi oposisi di dalam sistem tata negara di Indonesia. Bagaimana pendapat Anda?
Tidak ada komentar:
Posting Komentar